Berita Ku

RakyatDigital . Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo - Sandiaga Uno menerima kunjungan sejumlah anggota keluarga keturunan pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Seiring kunjungan itu, Prabowo dan Sandiaga juga mendapatkan pernyataan dukungan untuk pemilihan presiden 2019. "Perwakilan zuriyah pendiri NU hadir di sini bersilaturahmi dengan Pak Sandiaga, Pak Prabowo, sekaligus bertukar pikiran, saling memahami, sehingga bisa saling mendukung dan mendoakan," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga, KH Irfan Yusuf di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu malam, 28 November 2018. Pertemuan itu dihadiri tiga cucu KH Hasyim Asy'ari, yakni KH Hasyim Karim atau Gus Aying, KH Fahmi Amrullah atau Gus Fahmi, dan KH ABaidhowi atau Gus Dhowi. Hadir pula KH Hasib Wahab, putra dari salah satu pendiri NU KH Wahab Hasbulloh, serta Gus Billy yang merupakan cicit dari KH Bisri Syansuri. Awalnya, para tamu diterima Sandiaga terlebih dulu di rumah Sriwija...

ChannelRakyat . Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno bertemu dengan sejumlah anggota keluarga keturunan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018) malam. Dalam pertemuan tersebut, keluarga pendiri NU menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. "Perwakilan dzurriyah (keturunan) pendiri NU hadir di sini, bertukar pikiran, saling mendukung, saling memahami," ujar KH Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan saat memberikan keterangan seusai pertemuan. Gus Irfan merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari. Ayah Gus Irfan, KH Yusuf Hasyim, dikenal sebagai salah satu tokoh NU sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Selain Gus Irfan, hadir pula KH Hasyim Karim atau Gus Aying, KH Fahmi Amrullah atau Gus Fahmi dan KH A. Baidhowi atau Gus Dhowi. Ketiganya adalah cucu dari KH Hasyim Asyari.  Ada pula ...

BuletinNasional . Aparat keamanan dan penegak hukum diimbau untuk tetap menjaga kondisi keamanan dan kedamaian agar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang tinggal menghitung bulan ini berjalan damai dan kondusif. Salah satu caranya adalah melalui penegakkan hukum yang adil, transparan dan tidak berat sebelah. Hal itu diungkapkan perkumpulan profesional muslim alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia (Solusi UI) menyikapi pemeriksaan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. “Pemeriksaan aparat penegak hukum terhadap Ketua Pemuda Muhammadiyah yang juga Koordinator Juru Bicara Tim Capres Prabowo Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kasus dana kemah pemuda itu adalah bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum," tutur Ketua Umum Solusi UI, Sabrun Jamil dalam keterangan pers, Rabu Seperti diketahui, Dahnil Anzar diperiksa aparat penegak hukum karena dis...

PorosNasional . Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tidak bersimpati dengan dengan rakyat kecil. Indikasinya yang dibidik hanya yang melakukan penyimpangan dengan nilai jutaan, tetapi untuk yang bernilai miliaran hingga triliunan tidak disentuh. Ia mencontohkan, ada tiga proyek besar dengan nilai triliunan yang dibiarkan meskipun jelas ada pelanggaran. Yaitu proyek reklamasi teluk Jakarta dengan nilai Rp300 triliun, Meikarta Rp280 triliun dan kereta cepat Jakarta-Bandung Rp90 triliun. Sebab meski tiga proyek yang dibiayai China itu tidak sesuai dengan ketentuan dan mengasak kedaulatan bangsa tidak ditindak. Tetapi yang DPRD Malang dengan nilai sekitar Rp12 jutaan ditangkap secara massal. “Jadi ini apa-apaan, tiga proyek tanpa izin dan penuh korupsi kok dibiarkan,” ujar Amien Rais di sela-sela silaturahmi Capres Prabowo Subiyanto dengan warga Muhammadiyah dan koalisi partai pendukung di Hotel...

TabloidNasional . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan‎ (BPKP) untuk melakukan audit operasional sejumlah pengadilan akibat banyaknya kasus jual beli perkara di lingkungan pengadilan. Selain itu KPK juga akan mempersiapkan tuntutan pidana maksimal bagi dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan panitera pengganti PN Jakarta Timur. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, ‎banyak kasus atau perkara suap yang dimulai dari hasil operasi tangka tangan (OTT) KPK baik dengan pelaku para kepala daerah maupun hakim, panitera atau panitera pengganti, dan pegawai pengadilan bukanlah ‎kesalahan KPK. Menurut KPK, maraknya berbagai kasus korupsi termasuk jual beli putusan di lingkungan lembaga peradilan adalah hasil lemah dan kurangnya integritas. Alexander menuturkan, kalau dilihat dari sisi gaji dan tunjangan maka sebenarnya hakim memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar dari penegak hukum lain. "Kami sudah gandeng...