Berita Ku

PorosNasional . Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tidak bersimpati dengan dengan rakyat kecil. Indikasinya yang dibidik hanya yang melakukan penyimpangan dengan nilai jutaan, tetapi untuk yang bernilai miliaran hingga triliunan tidak disentuh. Ia mencontohkan, ada tiga proyek besar dengan nilai triliunan yang dibiarkan meskipun jelas ada pelanggaran. Yaitu proyek reklamasi teluk Jakarta dengan nilai Rp300 triliun, Meikarta Rp280 triliun dan kereta cepat Jakarta-Bandung Rp90 triliun. Sebab meski tiga proyek yang dibiayai China itu tidak sesuai dengan ketentuan dan mengasak kedaulatan bangsa tidak ditindak. Tetapi yang DPRD Malang dengan nilai sekitar Rp12 jutaan ditangkap secara massal. “Jadi ini apa-apaan, tiga proyek tanpa izin dan penuh korupsi kok dibiarkan,” ujar Amien Rais di sela-sela silaturahmi Capres Prabowo Subiyanto dengan warga Muhammadiyah dan koalisi partai pendukung di Hotel...

TabloidNasional . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan‎ (BPKP) untuk melakukan audit operasional sejumlah pengadilan akibat banyaknya kasus jual beli perkara di lingkungan pengadilan. Selain itu KPK juga akan mempersiapkan tuntutan pidana maksimal bagi dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan panitera pengganti PN Jakarta Timur. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, ‎banyak kasus atau perkara suap yang dimulai dari hasil operasi tangka tangan (OTT) KPK baik dengan pelaku para kepala daerah maupun hakim, panitera atau panitera pengganti, dan pegawai pengadilan bukanlah ‎kesalahan KPK. Menurut KPK, maraknya berbagai kasus korupsi termasuk jual beli putusan di lingkungan lembaga peradilan adalah hasil lemah dan kurangnya integritas. Alexander menuturkan, kalau dilihat dari sisi gaji dan tunjangan maka sebenarnya hakim memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar dari penegak hukum lain. "Kami sudah gandeng...